Indonesia & Philippine = The Sister Country?

Awalnya aku hanya berniat membaca-baca tentang kepemimpinan beberapa diktator salah satunya tentu saja Ferdinand Marcos dan Soeharto tapi akhirnya aku malah dapat ide baru untuk menulis persamaan antara Filipina dan Indonesia karena selain pernah sama-sama dipimpin oleh diktator yang keduanya terpaksa harus tumbang oleh aksi kekuatan massa, ternyata ada banyak kesamaan lain dari kedua negara ini.

1. Negara Kepualauan

Kedua negara ini sama-sama dikenal sebagai negara kepulauan. Secara geografis letak kedua negara ini bisa dibilang bertetangga. Gugusan pulau-pulau yang tergabung dalam kesatuan negara Filipina ini terletak di bagian atas dari pulau Sulawesi yang menjadi salah satu pulau besar di Indonesia. Sama seperti Indonesia yang terdiri dari gugusan pulau-pulau yang tersebar dari Sabang hingga Merauke, Filipina pun ditunjang oleh gugusan pulau-pulau besar dan kecil. Bila di Indonesia memiliki lima pulau besar utama seperti Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua yang masih pula ditambah beberapa pulau-pulau yang meski tak sebesar lima pulau utama tersebut diatas tapi juga amat dikenal seperti Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan masih banyak lagi pulau-pulau kecil lain di Indonesia yang makin menambah keindahan dan kekayaan khazanah nusantara ini. Sementara itu meski Filipina tak memiliki pulau sebanyak Indonesia, tapi di Filipina pun dikenal dua pulau besar utama seperti Luzon yang terletak di bagian utara Filipina dan Mindanao yang berada di bagian selatan. Di antara kedua pulau besar ini terdapat beberapa pulau kecil yang tersebar diantaranya adalah Palawan, sebuah pulau di Filipina yang keindahan alamnya sudah terkenal di seluruh dunia, seperti Bali dan beberapa pulau lain di Indonesia. 

Kesamaan geografis ini membuat kedua negara ini selain dianugrahi keindahan dan kekayaan alam tapi ternyata juga menempatkan kedua negara ini dalam posisi alam yang riskan bencana. Seperti Indonesia ternyata Filipina pun berada di kawasan ring of fire yang berarti kedua negara ini terkadang harus menghadapi bencana seperti angin topan maupun tsunami yang beberapa tahun ini kerap memberikan dampak yang serius bagi Indonesia. 

2. Basis Agama yang Kuat

Sudah bukan rahasia umum memang bahwa Indonesia merupakan negara berpenduduk muslim terbesar di dunia. Sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, basis agama Islam di Indonesia memang sangat kuat. Hal yang hampir sama pun berlaku di Filipina, hanya bedanya, sebagai bekas negara jajahan Spanyol, Filipina merupakan negara berpenduduk Katolik Roma terbesar di Asia Tenggara di samping Timor Leste yang baru memerdekakan diri dari Indoneisa usai referendum pada 1999. Hal ini membuat peran pemimpin agama di kedua negara ini amat penting, pun dalam pemerintahan.

Ketika terjadi people power pertama yang berhasil menjatuhkan Marcos dari tampuk kekuasaan, peran gereja Katolik lewat Kardinal Sin amat besar dalam membawa Filipina menuju babak politik baru bersama Corazon Aquino yang kemudian ditahbiskan sebagai presiden baru menggantikan Marcos. Dan bersama Aquino pula, Kardinal Sin mengawal proses demokrasi di negara asal Christian Bautista ini. Ketika Joseph Estrada, presiden Filipina yang menggantikan Fidel Ramos memperlihatkan indikasi yang bisa mematikan demokrasi di Filipina dan menunjukkan tanda-tanda ke masa pemerintahan Marcos jilid II, maka kedua pilar demokrasi di Filipina ini, Kardinal Sin dan Ny. Corazon Aquino langsung turun ke jalan kembali yang berujung pada pemasgulan Estrada dan pengangkatan Gloria Macapagal-Arroyo sebagai presiden wanita kedua di Filipina. 

Hal yang tak berbeda jauh ini pun terjadi di Indonesia. Ketika Indonesia baru saja beranjak menuju pintu reformasi usai lengsernya Soeharto setelah berkuasa selama 32 tahun, politik Indonesia bisa dibilang kacau balau dan perpecahan pun mulai timbul, terutama saat menuju pemilu paling demokratis pertama kalinya di bumi pertiwi ini sejak pemilu tahun 1955. Kala itu terjadi pertikaian di tubuh dewan rakyat saat harus memutuskan untuk memilih presiden yang saat itu masih dipilih oleh MPR/DPR dan tak langsung seperti saat ini. Situasi saat itu dikatakan amat panas dan bahkan masyarakat dikenalkan oleh istilah politik baru yaitu politik dagang sapi yang intinya untuk menjegal salah satu calon presiden berdasarkan gender. Kelompok poros tengah yang merupakan kumpulan partai Islam muncul yang tujuan utamanya, katanya untuk menjembatani perselisihan tajam ini. Lewat ide dari pemimpin poros tengah ini pun muncul sebuah nama yang dianggap bisa menjembatani pertikaian tajam di antara tubuh dewan rakyat yaitu Abdurrahman Wahid atau yang biasa disapa Gus Dur. Ternyata memang pilihan ini bisa diterima oleh semua pihak meski akhirnya Gus Dur malah dilengserkan di tengah jalan justru oleh orang-orang yang telah mengangkatnya itu. 

Nama Gus Dur sendiri sebenarnya memang sudah amat dikenal di Indonesia. Ia adalah anak dari Wahid Hasyim, salah satu tokoh pergerakan perjuangan Indonesia dan cucu dari Hasyim Asyari, pendiri organisasi massa Islam terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama atau NU. Meski tak sampai memimpin aksi massa di jalanan pada aksi people power seperti yang dilakukan oleh Kardinal Sin, tapi Gus Dur menjadi salah satu dari empat tokoh nasional yang dipercaya para pemuda saat itu untuk membawa bangsa ini menuju babak reformasi diantaranya Megawati Soekarnoputri, Sultan Hamengkubuwono X, Amien Rais, dan Gus Dur sendiri.

Namun begitu dengan diangkatnya Gus Dur sebagai Presiden Repulik Indonesia yang keempat, maka ia merupakan ulama pertama yang menjadi presiden di negeri ini. Meski usia pemerintahan Gus Dur amat singkat, tapi beliau telah berhasil memberikan landasan untuk memperbaiki tatanan berbangsa dan bernegara di negeri ber-Bhinneka Tunggal Ika ini yang telah hancur lebur oleh sistem politik semasa Orde Baru. Walaupun Gus Dur merupakan salah satu tokoh besar bahkan pemimpin salah satu kelompok massa muslim terbesar di negeri ini, tapi Gus Dur lebih mengutamakan sikap tenggang rasa dan tepo seliro yang merupakan ciri utama peninggalan leluhur negeri majemuk ini. Tak heran bila kemudian Gus Dur dianggap tokoh pemersatu bangsa meski tindak langkahnya tak jarang menuai kontroversi. 

Bagi kelompok Tionghoa, peran Gus Dur dalam menetapkan hari raya Imlek sebagai hari besar nasional merupakan sebuah lompatan besar yang amat penting dalam membangun kesatuan dan persatuan seperti yang diharapkan oleh para pendiri negeri ini. Bahkan secara terbuka Gus Dur pernah mengungkapkan bahwa ia sebenarnya memiliki darah Tionghoa. Gus Dur mengaku merupakan keturunan dari Tan Kim Han yang menikahi Tan A Lok, saudara kandung dari Raden Patah atau yang juga memiliki nama Tan Eng Hwa. Raden Patah yang dalam sejarah Indonesia dikenal sebagai pendiri kerajaan Demak ini dan Tan A Lok adalah anak dari Putri Campa, puteri Tiongkok yang merupakan selir Raden Brawijaya V, raja terakhir kerajaan Majapahit. Kisah asal usul Raden Patah ini pun sebenarnya cukup rumit dan memimiliki berbagai versi. Dalam salah satu versi dikisahkan bahwa bahwa Raden Patah memang merupakan anak dari Raja Brawijaya dengan seorang selir Cina tapi karena sang permaisuri, Ratu Dwarawati yang berasal dari Campa ini merasa cemburu, maka Raja Brawijaya memberikan selirnya ini kepada putra sulungnya Arya Damar setelah melahirkan Raden Patah. Sementara pada kisah lain dikisahkan bahwa setelah melahirkan Raden Patah atau yang saat muda dipanggil dengan nama Jin Bun, selir Cina yang adalah ibu Raden Patah ini kemudian diberikan kepada kepada seorang pria peranakan Cina lainnya bernama Swan Liong di Palembang. Tapi yang kita ingin bahas bukanlah sejarah tentang Raden Patah dan berbagai versi kisah sekitar selir Cina yang adalah ibunya ini jadi kita beralih kembali ke Gus Dur.

Meski kepemimpinan Gus Dur hanya seumur jagung dan di masa kepemimpinannya, kerap kali terjadi polemik antara Gus Dur dengan lembaga tinggi rakyat, DPR, namun kehadiran Gus Dur telah memberi warna baru dalam sejarah Indonesia. Sebagai seorang ulama pertama yang menjadi presiden di negeri multi etnis ini, peran Gus Dus dalam kelompok lintas etnis, ras, agama, dan golongan telah menjadi tonggak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di negara yang seharusnya menghargai kemajemukan bangsanya ini. Tak heran bila pada saat kematiannya, kepergian Gus Dur bukan hanya menjadi duka mendalam bagi masyarakat muslim khususnya masyarakat NU tapi juga telah menjadi duka bagi seluruh negeri ini karena seorang pendekar demokrasi yang selalu berjuang menyuarakan persatuan dalam kemajemukan bangsa tak hanya lewat kata tapi juga perbuatannya ini telah pergi di saat negeri ini belum sepenuhnya memahami arti persatuan dan kesatuan itu sendiri. Padahal pula jalan menuju persatuan dan kesatuan seperti yang diharapkan oleh para pendiri bangsa ini masih jauh dan sepertinya hanya Gus Dur, tokoh nasional masa kini yang benar-benar memahami arti Bhinneka Tungga Ika itu bagi keutuhan dan kedaulatan sejati bangsa ini. 

3. Buruh Migran

Seperti halnya Indonesia, ternyata Filipina pun merupakan penyuplai tenaga kerja yang harus mengais rejeki di negeri orang. Hanya bedanya nasib buruh dari Filipina masih jauh lebih baik dari para TKI yang kerap mengisahkan cerita-cerita pilu seperti disiksa dan bahkan tak jarang yang harus pergi ke negeri orang hanya untuk mengantar nyawa meski sebenarnya berniat untuk memperbaiki nasib hidupnya. Semua itu karena pemerintah Filipina jauh lebih tanggap dan piawai dalam mengurus permasalah seputar buruh asal negaranya dibanding negeri ini yang sebenarnya lebih dulu merdeka dari semua negara di kawasan Asia Tenggara ini. Bahkan berkat penghargaan dan perhatian pemerintahnya, tenaga kerja-tenaga kerja Filipina lebih mendapatkan apresiasi dari negara penerima tenaga mereka dibanding yang diterima tenaga kerja-tenaga kerja asal Indonesia. Tak perlu jauh-jauh, masyarakat Indonesia-nya sendiri pun kerap lebih memandang rendah para TKI ini padahal pastinya  bukannya mau mereka untuk bekerja sebagai pembantu di negeri orang  kalau saja pemerintah negeri ini memiliki kemampuan dalam menyediakan lahan pekerjaan bagi mereka sehingga mereka tak perlu pergi ke negeri orang hanya untuk menghadapi penghinaan, disiksa, diperkosa dan lebih parah harus mengalami kematian. 

4. Duet Diktator

Ini yang paling menarik. Ternyata Marcos, diktator Filipina ini memiliki banyak kesamaan dengan Soeharto, bukan hanya dalam hal kepemimpinan diktatornya tapi juga kebijakan-kebijakannya. Yang berbeda hanyalah nasib akhir mereka.

Kita mulai dari tahun 1965. Di Indonesia setelah terjadi peristiwa berdara 30 September 1965, seperti yang telah kita semua ketahui lewat buku-buku PSPB (hayo, ada yang masih ingat singkatan apakah ini?), ataupun lewat film tentang G30S yang sampai ngelotok di kepala, smpai-sampai saking udah hafalnya, aku tak perlu belajar lagi ketika ada ulangan tentang sejarah ini, dan meskipun tak belajar, aku berhasil mendapatkan nilai sempurna, alias 100 untuk ulangan ini. Dan itu bukan karena otakku yang cerdas, tapi karena aku selalu menonton film ini setiap tahun (berhubung saat itu hanya ada satu saluran televisi sehingga tak ada pilihan acara lainnya dan DVD saat itu belum diciptakan apalagi film-film bajakan DVD belum beredar pula saat itu) hingga mau tak mau pasti hafal setiap detilnya. 

Seperti yang sudah diketahui oleh semua masyarakat Indonesia bahwa kejadian di malam berdarah 30 September 1965 itu telah membawa Soeharto menuju babak baru dalam sejarah bangsa Indonesia. Untuk mengatasi keadaan yang bergejolak saat itu, seperti yang dikisahkan dalam pelajaran-pelajaran sejarah masa Orde Baru, Soekarno, presiden Indonesia kala itu akhirnya memberikan mandat kepada Soeharto untuk mengamankan negara. Meski saat itu Soekarno masih merupakan Presiden RI yang sah, tapi kredibilitasnya mulai merosot sehubungan dengan kedekatan Soekarno dengan PKI, partai komunis yang dianggap merupakan otak dibalik insiden pembantaian tujuh Jenderal di malam 30 September itu. Soekarno yang visioner ini sebenarnya memiliki ide visioner namun kontroversial dan menimbulkan pertentangan yaitu Nasakom alias menyatukan kelompok Nasionalis, Islam, dan Komunis sehingga visi ini justru menjadi bumerang bagi Soekarno. 

Langkah politik Soeharto kian laju ketika Soekarno mengeluarkan surat perintah yang terkenal dengan sebutan Supersemar alias Surat Perintah Sebelas Maret pada 1966 (naskah yang samapi kini kabarnya masih diselimuti misteri) yang memberikan otoritas penuh pada Soeharto untuk melakukan berbagai tindakan demi menertibkan keadaan. Tapi kabarnya, Bung Karno sempat marah besar atas tindakan Soeharto yang dinilai telah kebabablasan ketika Soeharto yang dengan pandainya pintar memainkan peranan dalam menggugah emosi rakyat sehubungan peristiwa berdarah di malam 30 September dimana lewat dua surat kabar yang hanya diijinkan oleh Soeharto dan Angkatan Darat, salah satunya adalah media Angkatan Darat yang mengisahkan secara berlebihan mengenai penyiksaan di malam berdarah 30 September 1965 itu dimana dikabarkan bahwa para Jenderal itu disiksa, matanya dicungkil dan kemaluannya disilet, tapi ternyata setelah divisum, para dokter yang memeriksa kala itu tak mendapati ciri-ciri fisik akibat kekerasan mengerikan seperti yang dikisahkan itu, tapi tentu saja pada masa Orde Baru, laporan visum para dokter ini tak pernah tersingkap ke dunia luar. Aku pun baru mengetahuinya lewat program Mata Najwa di Metro TV beberapa minggu yang lalu. Dengan cerdiknya Soeharto berhasil membakar emosi rakyat dan menggunakan kesempatan itu dengan melakukan aksi pembunuhan besar-besaran. Semua orang yang dinilai terlibat dalam partai politik haram bernama PKI dibunuh tanpa sempat mendapatkan hak mereka untuk membela diri mereka dan membuktikan bahwa mereka tidak bersalah karena tanpa sempat diadili mereka dibunuh dan rakyat pun secara membabi buta seolah benar-benar dibutakan tanpa perasaan membunuh orang-orang yang mungkin merupakan tetangganya dan mungkin pula sebelum kejadian ini memiliki hubungan yang baik. 

Demi membersihkan bumi pertiwi dari kelompok komunis ini yang menurut istilah (lagi-lagi) dalam pelajaran PSPB, 'membersihkan komunis hingga ke akar-akarnya', Soeharto telah membawa bangsa ini menuju masa-masa paling kelam dalam sejarah Indonesia. Bila peristiwa berdarah di malam 30 September yang katanya dilakukan oleh PKI itu menewaskan hanya tujuh Jenderal ditambah seorang putri Jenderal bernama Ade Irma Soeryani dan mungkin beberapa orang lagi, tapi Soeharto lewat aksinya demi 'penertiban keamanan' ini telah membunuh ratusan jiwa rakyat Indonesia. Menurut wikipedia sedikitnya setengah juta jiwa bangsa ini melayang akibat dibunuh dalam aksi "pembersihan" ini sementara 1.5 juta orang ditahan, namun jumlah ini tak bisa dianggap angka yang sebenarnya karena menurut laporan dalam sebuah kawat diplomatik CIA yang terus memantau Indonesia sehubungan dengan merapatnya Soekarno ke blok Soviet sehingga mencemaskan Amerika Serikat, dikatakan bahwa angka yang tepat tak bisa diketahui secara pasti karena ciri bangsa ini yang suka melebih-lebihkan. Meski jumlah pastinya sukar didapat secara tepat namun yang jelas aksi pembantaian massal terhadap rakyat bumi pertiwi ini sendiri merupakan masa paling kelam dalam sejarah negeri ini sejak masa kemerdekaan. Selain bangsa ini harus menyaksikan banyak jiwa yang melayang tanpa pernah menjalani proses pengadilan yang semestinya didapat oleh seorang warga negara dari negara yang merdeka dan berdaulat, banyak pula yang harus ditahan yang juga tanpa harus menjalani proses pengadilan yang merupakan hak mereka sebagai warga negara. Bahkan ada pula banyak jiwa yang harus kehilangan masa depan dan haknya sebagai warga negara Indonesia sebagaimana diatur dalam UUD 1945 yang merupakan landasan konstitusional negeri ini, dimana negara memiliki kewajiban untuk melindungi setiap warga negaranya, namun karena stigma komunis yang dilekatkan secara tak adil pada mereka karena mereka tak memiliki hak untuk membuktikan diri bahwa mereka tak bersalah dan tak terlibat dalam kelompok itu, para keturunan orang-orang yang dinilai memiliki hubungan dengan PKI ini harus kehilangan kesempatan mereka menjalani kehidupan mereka sebagai warga negara bangsa ini. Mereka tak bisa mengenyam pendidikan secara adil seperti warga negara lainnya bahkan mereka pun tak memiliki kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan karena label komunis yang dilekatkan secara tak adil pada mereka ini. Padahal jelas-jelas di dalam pembukaan UUD '45, para pendiri bangsa ini dengan jelas memberikan mandat kepada para pemimpin negara ini untuk mencerdaskan anak bangsa!

Melihat pertumbahan darah terjadi antar sesama masyarakat Indonesia sendiri ini membuat Soekarno berusaha untuk mengambil alih kendali. Presiden yang orasinya kerap mampu menghipnotis rakyat Indonesia ini mencoba menenangkan keadaan dan meminta masyarakat untuk menghentikan aksi pembantaian ini tapi ternyata keadaan ini sudah diluar kendali Soekarno. Rakyat malah tak menanggapi lagi kata-kata Soekarno hingga secara terorganisir Soekarno pun akhirnya kehilangan kekuasaannya setelah MPR menolak pertanggung jawabannya dan memberikan jabatan kepresidenan kepada Soeharto. 

Sepanjang masa 32 tahun pemerintahan Seoharto ini dinilai banyak sekali terjadi kasus-kasus pelanggaran HAM seperti peristiwa Tanjung Priok. Entah berapa banyak nyawa yang melayang akibat kebijakan politik Soeharto dan Orde Baru-nya di Aceh, Irian Jaya (Papua Barat), dan Timor Timur. Belum lagi aksi-aksi penculikan, penahanan, dan bahkan pembunuhan yang dilakukan oleh pemerintahan Orde Baru terhadap tokoh-tokoh yang dinilai bersebrangan dengan kebijakan politik Orde Baru ini makin menambah daftar catatan buruk sejarah yang ditinggalkan Soeharto bagi bangsa ini. Puncaknya kasus rasial terhadap etnis Tionghoa pada medio Mei 1998 dan tragedi Semanggi yang menewaskan beberapa orang mahasiswa Trisakti dalam aksi reformasi makin mengeruhkan nama pemimpin Orde Baru ini di ujung masa kepemimpinan Presiden RI kedua yang berjuluk Bapak Pembangunan ini. 

Meski memiliki deretan catatan buruk sepanjang masa 32 tahun kepemimpinan Soeharto sehubungan dengan praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme dan aksi-aksi pelanggaran HAM yang dilakukannya di sepanjang masa pemerintahannya ini, namun tak bisa pula dipungkiri bahwa Soeharto dan Orde Baru memiliki jejak sejarah yang berarti bagi bangsa ini di bidang pembangunan dimana Soeharto sukses membawa negeri ini keluar dari inflasi yang super tinggi yang diwarisinya dari pemerintahan Orde Lama. Dengan bantuan pihak asing lewat hutang-hutan luar negerinya, Soeharto dan Orde Baru sukses membawa negeri ini menuju tingkat pertumbuhan ekonomi yang menggembirakan, bahkan Indonesia kala itu sempat dimasukkan sebagai salah satu macan Asia yang siap berdiri sejajar dengan negara-negara maju. Namun sayangnya semua keberhasilan ekonomi ini tak ditunjang dengan landasan ekonomi yang sekuat seperti yang tampak karena di bawah semua pembangunan spektakuler yang dilakukan Soeharto dan pemerintahan Orde Baru-nya ini, praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme perlahan-lahan menggerogoti sistem ekonomi dan politik negara ini. 

Pembangunan pesat yang dilakukan Soeharto dan pemerintahan Orde Baru-nya ini sendiri tak bisa sepenuhnya dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Pembangunan yanag pesat ini hanya bisa dinikmati oleh masyarakat yang berada di pulau-pulau Indonesia bagian barat saja sementara masyarakat Indonesia di belahan Timur masih mengalami keterbelakangan ekonomi meski hasil bumi mereka pun tak luput dikerok oleh investor-investor asing dan pemerintah pusat. Tak heran ketika rezim Orde Baru tumbang, perasaan ketidakadilan yang dirasakan ini membuat kelompok-kelompok separatis di belahan bumi timur Indonesia ini sangat gencar ingin memerdekakan diri. 

Akibat praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme yang merajalela membuat pembangunan yang dilakukan Soeharto yang seyogyanya membuatnya bisa dicatat dalam sejarah Indonesia dengan tinta emas ini, malah membawa Indonesia menuju keterpurukan ekonomi yang lebih dalam. Praktek KKN membuat pembangunan pesat yang dilakukan Soeharto dan Orde Baru tak sekokoh seperti yang tampak. Terbukti dengan adanya hantaman gelombang krisis moneter yang menimpa Asia Tenggara khususnya, membuat perekonomian Indonesia luluh lantak. Bahkan Indonesia terbilang lambat pulih dari keterpurukan krisis moneter ini dibanding negara-negara tetangganya seperti Thailand, Malaysia, atau Singapura.

Efek domino akibat keruntuhan ekonomi ini pun berimbas pada kekuasaan Soeharto yang akhirnya tumbah oleh gelombang emosi masyarakat yang terpendam selama tiga puluh dua tahun masa kepemimpinannya. Emosi yang disebabkan oleh ketidakmampuannya dalam menerapkan asas adil merata, yang selalu didengan-dengungkannya dalam Penataran P4 (ayo, ada yang masih ingat singkatan ini?) yang wajib dijalani setiap siswa semasa Orde Baru mulai SD sampai perguruan tinggi. Emosi yang disebabkan oleh ketidakcakapannya dalam memaknai arti sebenar-benarnya pasal 28 dari UUD'45 (ayo, siapa yang tahu isi pasal ini?), padahal setiap murid diwajibkan untuk menghafal setiap pasal dalam UUD'45 ini sampai ngelotok di otak berkat kebijakannya yang terus menggenjot semangat "kebangsaan" dengan cara kewajiban mengikuti P4 dan lewat pelajaran PMP yang kini telah berganti nama menjadi PPKn.

Memang tak ada gading yang tak retak. Pun seorang Soeharto, sang bapak pembangunan yang dianggap telah memiliki sederet jasa bagi bangsa ini namun seperti yang diungkapkan Gus Dur, jasa Soeharto memang tak bisa ditampik amat besar bagi bangsa ini, tapi juga jangan lupa dosa bapak pembangunan ini pun sama besarnya dengan "jasa"nya itu bagi negara kesatuan Republik Indonesia ini. Jadi, apakah Soeharto pantas mendapatkan gelar pahlawan negara? Kalau aku pribadi sih sebenarnya termasuk yang kontra, tapi berhubung negara ini merupakan negara demokrasi yang menjamin setiap orang berhak berpendapat jadi sah-sah saja jika masih ada juga yang beranggapan bapak pembangunan ini layak mendapat gelar pahlawan dan tugas para pemimpin bangsa inilah untuk mengakomodir setiap pendapat anak bangsanya ini. 

Namun kalaupun Seoharto dianggap pantas menyandang gelar pahlawan, maka tugas para pemimpin inilah untuk menyajikan kebenaran sejarah dan jangan pernah membelok-belokkan sejarah. Jasa Soeharto memang  jangan dilupakan, tapi juga jangan pernah mengingkari dosa-dosa politik Soeharto terhadap bangsa ini. Karena seperti kata Bung Karno, "Bangsa yang besar adalah bangsa yang bisa menghargai sejarahnya!" Jadi jangan dulu kita berharap untuk mendapatkan penghargaan dari bangsa lain, bila kita sendiri tak memiliki kemampuan dalam menegakkan sejarah negeri ini secara sebenar-benarnya. 

Contohlah Jerman Barat. Setelah Hitler dan Nazi runtuh yang menandai akhir perang dunia kedua, Jerman benar-benar berada di titik nadir. Negara mereka hancur lebur. Mereka bukan hanya harus menanggung dosa-dosa politik Hitler dan Nazir tapi jug amereka harus menanggung beban hutang perang yang diakibatkan oleh Hitler. Tapi dengan tekad yang kuat, Jerman khususnya Jerman Barat berhasil bangkit dan mampu menyejajarkan diri dengan negara-negara maju lainnya. Mereka bangkit dari keruntuhan dan kehinaan yang disebabkan oleh Hitler tapi mereka juga tak pernah melupakan sejarah kelam bangsa mereka di masa perang dunia kedua. Mereka tak berusaha menutupi noda hitam dalam sejarah negara mereka dengan cara membelokkan sejarah kelam ini kepada generasi penerusnya. Bahkan lewat sebuah artikel yang pernah kubaca, ada sebuah perpustakaan nasional di Jerman yang kabarnya membiarkan tanda-tanda bekas kehancuran akibat perang dunia kedua yang dicetuskan oleh Hitler itu pada bangunannya sehingga siapapun yang singgah ke sana bisa melihat tanda sejarah itu sebagai sebuah peringatan bagi generasi berikutnya agar tak lagi terjebak dalam kesalahan yang sama karena tanpa adanya sejarah maka peradaban manusia akan musnah dengan sendirinya. Bangsa ini memang bukan bangsa pendendam, tapi bukan berarti pula bangsa ini bangsa keledai yang bebal yang selalu saja terjebak dalam kesalahan yang sama. Untuk itulah sejarah ditulis, agar kesalahan itu tak terus menerus diulangi. Karena seperti kata pepatah, "Hanya orang bebal saja yang suka terjatuh dalam lubang yang sama." Bahkan keledai yang paling bebal sekalipun, pastinya tak mau terperosok ke dalam lubang yang sama berulang kali, apalagi manusia yang memiliki akal budi.

Sekarang kita bahas tentang Ferdinand Marcos. Seperti Soeharto, semua kisah kepemimpinan Marcos pun dimulai di tahun 1965 di mana ia berhasil mengalahkan Diosdado Macapagal dalam pemilu sehingga Macapagal yang saat itu masih merupakan Presiden Filipina, memutuskan untuk mengundurkan diri dari politik karena kecewa atas kekalahannya. 

Lucunya, kebijakan rezim Marcos pun ternyata memiliki nama yang secara harafiah memiliki arti yang sama dengan Orde Baru-nya Soeharto yaitu New Society atau dalam bahasa Filipina disebut Bagong Lipunan. Meski bukan berasal dari kalangan militer seperti Soeharto, tapi dengan cerdiknya Marcos berhasil menggandeng kekuatan militer untuk memperkokoh masa kepemimpinannya dengan penerapan martial law-nya, mempersempit ruang gerak para pengkritisi kebijakannya dengan menjebloskan mereka ke dalam tahanan bahkan ada pula yang kehilangan nyawanya seperti yang terjadi pada Benigno Aquino, serta menyuburkan iklim KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme) dengan memperkaya keluarga dan kelompoknya. Padahal seperti Soeharto, masa awal kepemimpinan Marcos pun sebenarnya bisa dibilang sangat baik lewat program pembangunan yang dilakukannya dengan membangun jalan, jembatan, dan berbagai pekerjaan publik lainnya. Ia juga menggerakkan penambahan kekuatan listrik sebesar satu juta kilowatt serta menyalurkan air bersih ke delapan wilayah dan 38 lokasi. Seperti program Soeharto dengan ABRI masuk desa-nya, Marcos pun menggerakkan angkatan bersenjata Filipina AFP (Armed Forces of the Philippine) untuk membantu pembangunan jalan yang kini dikenal dengan nama North Luzon Expressway. 

Atas kiprahnya di masa awal kepemimpinannya ini, maka dengan mudahnya Marcos berhasil meraih kembali kursi kepresidenan untuk periode kedua. Tapi sayangnya kepemimpinan Marcos berubah menjadi tiran. Di masa kepemimpinan penuh keduanya ia langsung menerapkan martial law yang mengebiri proses demokrasi di Filipina. Seperti Soeharto, Marcos pun melakukan silence politic dengan memberangus media dan memberikan kebebasan seluas-luasnya bagi orang-orang terdekat dan keluarganya untuk melakukan praktek korupsi sehingga menjadikan Marcos sebagai kepala negara terkorup kedua di Asia Tenggara setelah Soeharto berdasarkan Transparency International. 

Lucunya lagi ternyata menurut para lawan politinya, Marcos pun kerap menggunakan issue komunis untuk menjegal lawan-lawan politiknya demi mempertahankan kekuasaannya. Bukankah hal ini pun serupa yang dilakukan Soeharto yang selalau menggunakan issue komunis untuk menghancurkan para penentangnya?

Ajaibnya masa selama 21 tahun pemerintahan Marcos yang berkat bantuan dana bantuan ekonomi dari Amerika Serikat dan juga hutang-hutang luar negerinya untuuk pembangunan sekolah, rumah sakit, dan berbagai infrastruktur membuat pencapaian Marcos dalam bidang pembangunan ini dinilai jauh lebih berhasil dibanding para suksesornya sekalipun mereka digabungkan jadi satu. Kesuksesan Marcos ini pun serupa dengan Soeharto yang sukses dalam program pembangunannya yang membuat banyak rakyat (khususnya yang senior) kerap merindukan masa-masa pemerintahan Soeharto yang meski korup dan otoriter tapi berhasil menekan harga semurah mungkin sehingga mampu dijangkau oleh daya beli masyarakat Indonesia. 

Meski akhir hidup kedua diktator ini jauh berbeda tapi kedua-duanya sama-sama digerogoti penyakit hingga akhir hayat mereka sejak mereka digulingkan dari tampuk kekuasaan lewat aksi massa yang juga dikenal dengan sebutan people power. Namun bila dibandingkan hidup Soeharto yang jauh lebih baik, nasib akhir Marcos malah mengenaskan. Ia bukan hanya terpaksa kehilangan takhta kekuasaannya tapi ia dan keluarganya bahkan terpaksa tunggang langgang melarikan diri ke luar negeri setelah dijungkalkan oleh aksi people power pimpinan janda lawan politik yang tewas terbunuh pada masa pemerintahannya, Ny. Corazon Aquino. Dan tragisnya setelah ia kehilangan kekuasaan, ia malah ditinggalkan oleh kroni-kroninya. Di dalam negeri, di akhir kekuasaannya ia dikhianati oleh Menteri Pertahanan-nya Juan Ponce Enrile dan Kepala Staff-nya Fidel Ramos yang meninggalkan Marcos begitu masa kediktatorannya menuju titik akhir dan mereka segera mencari perlingdungan di belakang revolusi People Power 1986. Bahkan Marcos yang selama masa pemerintahannya dikenal sebagai antek Amerika Serikat, tapi sasat ia terpaksa lari meninggalkan tanah airnya, negara adidaya ini malah menutup rapat pintunya dan alih-alih membeirkan perlindungan, pemerintah negara adidaya ini bahkan tanpa kenal ampun tetap memaksa Marcos diadili meski si diktator ini sudah menjadi pesakitan.

Meski sama-sama menjalani pemerintahan represif dan sama-sama digulingkan oleh kekuatan massa tapi akhir hiudp Soeharto bisa dibilang jauh lebih beruntung dari Marcos. Meski di akhir masa pemerintahannya, Soeharto pun mengalami sakitnya dikhianati oleh orang-orang yang semula dekat dan berada dalam lingkaran kekuasaannya tapi Soeharto tak perlu lari tunggang langgang bersama keluarganya meninggalkan negerinya untuk mencari perlindungan seperti yang dialami Marcos. Bahkan ia masih sempat meyerahkan tampuk kekuasaan kepada wakilnya dengan tata cara seremonial kenegaraan sehingga bisa dibilang turunnya Soeharto jauh lebih bermartabat dan dengan keadaannya yang sakit-sakitan justru pada akhirnya malah menguntungkannya karena hingga akhir hayatnya demi nilai kemanusiaan, pemimpin Orde Baru ini tak pernah diseret ke pengadilan hingga akhir ajalnya.

5. Duet Female President

Kesamaan berikutnya adalah kedua negara ini pernah dipimpin oleh presiden perempuan yang merupakan putri dari mantan presiden negara masing-masing. Dan lucunya kedua presiden perempuan ini sama-sama bertubuh mungil dan sama-sama bersuamikan pengusaha dan keduanya sebelum menjadi presiden merupakan wakil presiden wanita pertama di negaranya masing-masing hingga akhirnya naik takhta ke kursi kepresidenan setelah presiden masing-masing negara ini dilengserkan.

Gloria Macapagal-Arroyo merupakan putri dari mantan presiden Filipina, Diosdado Macapagal yang mengumumkan pengunduran dirinya dari dunia politik setelah kalah dalam pemilu 1965 dari Ferdinand Marcos. Gloria Macapagal-Arroyo memang bukan presiden wanita pertama di Filipina tapi kiprahnya di dunia politik Filipina yang pastinya sama rumitnya dengan dunia politik di Indonesia ini tak bisa dipandang sebelah mata. Berkali-kali ia menghadapi hadangan dari lawan-lawan politiknya bahkan issue korupsi pun kerap menderanya sehingga menggoyang kursi kepresidenannya tapi semua usaha para lawan politiknya itu selalu saja bisa diredamnya. Bahkan pada 2005 Arroyo terpilih sebagai wanita keempat yang paling berkuasa di dunia oleh Majalah Forbes. 

Gloria Macapagal yang sebelumnya merupakan wakil presiden naik ke kursi kepresidenan setelah presiden saat itu, Joseph "Erap" Estrada dilengserkan oleh aksi people power jilid II pada 2001. Kepemimpinan Arroyo kembali beralnjut setelah berhasil memenangkan pemilu 2004 meski belakangan Arroyo dianggap melakukan kecurangan pada pemilu 2004 itu sehingga membuat sepuluh menteri dalam kabinetnya mengundurkan diri dan menghimbau agar Arroyo ikut mengundurkan diri, seruan yang juga didukung oleh Corazon Aquino, wanita yang telah mengantar Arroyo menuju kursi kepresidenan. 

Seperti Megawati yang menghadapi berbagai kemelut dalam pemerintahannya, Arroyo pun menghadapi berbagai issue krusial dalam pemerintahannya. Pada 27 Juli 2003 ia menghadapi pemberontakan yang dilakukan oleh kelompok militer yang dikenal dengan istilah pemberontakan Oakwood namun akhirnya aksi pemberontakan yang dilakukan oleh lebih dari 300 perwira muda dan tentara dari Angkatan Bersenjata Filipina ini akhirnya bisa diakhiri secara damai. 

Selain itu masalah kelompok separatis Moro pun menjadi salah satu gejolak dalam masa kepemimpinan Arroyo. Namun meskipun Arroyo merupakan seorang presiden wanita dan bertubuh mungil, tapi ia sangat cerdik dalam memainkan perannya di peta politik Filipina. Pada pemilu 9 Juni 2010 Benigno "Noynoy" Aquino, putra dari Benigno dan Corazon Aquino akhirnya terpilih sebagai presiden baru Filipina menggantikan Arroyo. 

Sementara di Indonesia, Megawati Soekarno Putri merupakan wakil presiden dan presiden wanita pertama di Indonesia. Seperti Arroyo, Megawati pun sebelum menjadi presiden merupakan wakil presiden. Setelah Gus Dur atau Abdurrahman Wahid tersingkir oleh pertikaian politik antara dirinya dengan DPR, maka Megawati pun didaulat naik takhta ke kursi kepresidenan menggantikan Gus Dur. Bedanya bila Estrada dilengserkan oleh rakyat akibat korupsi sementara Gus Dur meski sempat didera issue korupsi yang dikenal dengan istilah 

Buloggate namun lengsernya ia dari kursi kepresidenan lebih disebabkan oleh kekisruhan politik antara dirinya dengan lembaga rakyat alias DPR.

Seperti yang sudah diketahui Megawati merupakan putri sulung dari presiden pertama republik ini, Ir. Soekarno. Kiprahnya dalam politik sudah cukup panjang. Di masa Orde Baru ia sempat harus menghadapi perlakuan tak adil ketika kemenangannya sebagai ketua umum partai oposisi, PDI dianggap tak sah dan bahkan terjadi insiden berdarah yang dikenal dengan insiden 27 Juli 1996. Bahkan di masa reformasi meskipun partainya yang kala itu telah berganti menjadi PDI-P atau Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menang mutlak tapi ia dihadang oleh issue gender sehingga batal menjadi presiden meski akhirnya ia berhasil juga meraih kursi kepresidenan itu setelah Gus Dur mundur. 

Saat menjadi presiden, Megawati pun didera banyak masalah internal maupun internasional. Bila di Filipina Arroyo harus berhadapan dengan kelompok separatis Moro, maka pemerintahan Megawati pun tak sepi didera oleh aksi kelompok Islam garis keras yang dipimpin oleh dua warga negara Malaysia, Noordin M. Top dan DR. Azahari yang keduanya akhirnya tewas di tangan kepolisian Republik Indonesia. 

Sayangnya, tak seperti Arroyo yang berhasil mempertahankan kekuasaannya di pemilu berikutnya, Megawati meski memiliki basis pendukung yang kuat dan loyal namun pada pemilu 2005 Mega kalah suara dari bekas menteri dalam kabinetnya, Susilo Bambang Yudhoyono yang masih menjadi Presiden RI hingga saat ini.