Caroline Kennedy, Calon Dubes Baru AS Untuk Jepang

Rabu (24/7) kemarin, Presiden Amerika Serikat, Barrack Obama mengajukan nama Caroline Kennedy untuk nantinya disahkan oleh Senat AS sebagai Duta Besar Amerika Serikat untuk Jepang menggantikan John Roos yang masa jabatannya akan segera berakhir. Rumor pencalonan Kennedy ini sendiri telah beredar selama beberapa bulan belakangan. Pencalonan Caroline Kennedy ini juga mencuatkan kembali nama Kennedy dalam dunia politik Amerika Serikat setelah sempat meredup usai meninggalnya Senator Edward "Ted" Kennedy, adik kandung mediang presiden John F. Kennedy (JFK).

Dinasti Kennedy telah lama dikenal akan peran mereka dalam politik Amerika Serikat. Salah satu dalam klan Kennedy, bahkan sempat menjadi presiden ke-35 Amerika Serikat, dan mungkin akan menjalani dua periode jabatan kepresidenan seandainya tidak tewas terbunuh. Seorang Kennedy lain, mantan Jaksa Agung, Robert "Bobby" F. Kennedy tengah mempersiapkan jalan menuju kursi kepresidenan menyusul jejak kakaknya, tapi sayang nasib tragis menimpanya. Seperti kakaknya, ia pun tewas terbunuh. 

Tragedi dan Kennedy memang seperti takdir yang membelit dinasti keluarga imigran asal Irlandia ini tapi satu hal lain yang juga tak pernah bisa dipisahkan dari keluarga sosialita Amerika ini yaitu politik. Kennedy dan politik melekat erat seperti juga rangkaian tragedi yang membelit di sekitar kisah keluarga besar ini.

Caroline Kennedy adalah putri dari Presiden John Fitzgerald Kennedy, sang presiden Amerika Serikat yang tewas terbunuh oleh seorang snipper di Dallas, Texas pada 22 November 1963. Pencalonan Caroline Kennedy ini sendiri disambut positif oleh Jepang.

Belakangan ini hubungan Tokyo dan Washington memang sedikit tegang karena Jepang yang selama ini merupakan salah satu sekutu yang kuat bagi Amerika Serikat di Asia, merasa tersinggung ketika AS memilih John Roos sebagai Duta Besar mereka untuk Jepang. Roos sebelumnya adalah manajer penggalangan dana kampanye bagi Obama pada 2008. Seperti kebiasaan umum presiden Amerika Serikat lainnya, Obama pun menempatkan orang-orang yang berperan besar dalam kampanye kepresidenan mereka, termasuk di dalamnya penyandang dana kampanye mereka, untuk mengisi posisi sebagai duta besar di negara-negara sekutu yang strategis bagi Amerika Serikat. Tapi pemilihan John Roos sebagai duta besar AS untuk Jepang, rupanya tidak menyenangkan pihak Tokyo yang merasa Washington tak lagi memandang "penting" Jepang. 

"Kemarahan" Jepang ini beralasan karena sebelumnya Amerika Serikat selalu menempatkan tokoh-tokoh penting yang mengisi posisi Dubes AS di Jepang. Tokoh-tokoh penting itu antara lain, mantan Wakil Presiden Walter Mondale (1993-1996), mantan Ketua DPR AS Tom Foley (1997-2001), dan Ketua Mayoritas Senat AS Howard Baker (2001-2005). 

Namun pencalonan Caroline Kennedy yang walaupun tidak memiliki pengalaman diplomasi ini justru disambut positif oleh Tokyo yang kini merasa Washington memandang betapa "pentingnya" Jepang sebagai sekutu kuat Amerika Serikat. 

John F. Kennedy, mendiang ayah Caroline Kenndey merupakan figur terkenal dan dikagumi oleh masyarakat Jepang tapi selain itu, Jepang juga menganggap Caroline Kennedy merupakan orang kepercayaan Presiden Barack Obama sehingga diharapkan nantinya Caroline Kennedy dapat menyampaikan pesan secara langsung dari pihak pemerintah Jepang kepada Presiden Obama. Hal yang bisa dipahami mengingat peran Caroline Kennedy dalam membantu jalan Obama menuju Gedung Putih. 

Caroline Kennedy yang merupakan penulis buku dan pengacara di Amerika Serikat ini diketahui memiliki peran dalam memuluskan langkah Obama menuju kursi kepresidenannya. Dukungannya terhadap Obama bahkan sudah diberikan sejak saat Obama bertarung dengan Hillary Clinton tahun 2008 untuk menjadi calon presiden dari Partai Demokrat. Kennedy pula yang telah membantu membujuk pemilih wanita untuk mendukung Obama. 

Karena itu pula, Tokyo sangat menyambut baik keputusan dari Washington ini dan bahkan berharap putri dari pasangan mendiang Presiden John F. Kennedy dan Jacqueline "Jackie" Lee Bouvier Kennedy ini bisa segera mengisi pos-nya sebagai Duta Besar Amerika Serikat di Tokyo dan berperan aktif dalam berbagai bidang. 

Dalam pernyataannya, Kementrian Luar Negeri Jepang menegaskan bahwa pemerintah Jepang akan bekerja sama dengan Caroline Kennedy dan melakukan segala upaya untuk lebih meningkatkan aliansi Jepang-AS. 

Meski Caroline Kennedy belum resmi dilantik tapi sudah bisa dipastikan, ia akan terpilih untuk mengisi posisi sebagai Duta Besar AS untuk Jepang mengingat mayoritas di Senat AS saat ini diisi oleh Partai Demokrat yang sangat menghormati Dinasti Kennedy.

Caroline Kennedy merupakan satu-satunya dari keturunan dan bagian mantan Presiden John F. Kennedy yang masih hidup setelah adik semata wayangnya, John F. Kennedy, Jr., yang juga dikenal dengan panggilan John-John, tewas dalam sebuah kecelakaan pesawat terbang pada 16 Juli 1999. Lima tahun sebelumnya, ibunya, Jacqueline "Jackie" Kennedy Onassis meninggal dunia pada 19 Mei 1994 akibat kanker getah bening ganas yang baru diketahui diidapnya pada Januari tahun itu. 

Selain berprofesi sebagai penulis dan pengacara, Caroline Kennedy juga diketahui menjabat sebagai presiden Kennedy Presidential Library (Perpustakaan Kepresidenan Kennedy). Ia juga bekerja di institut Politik Harvard dan bertentangan dengan gaya hidup hedonis yang terkenal di kalangan klan Kennedy, Caroline ternyata diam-diam menjadi sukarelawan di sistem pendidikan di New York dan ia tinggal relatif terpencil dibandingkan anggota klan Kennedy lainnya.

Calon Raja Baru Inggris Lahir

Setelah lama dinanti-nanti, akhirnya bayi dari pasangan kerajaan Inggris, Pangeran William dan Catherine Middleton kemarin lahir pada pukul 16:24 waktu setempat di R.S. Saint Mary, London. Pengumuman kelahiran "bayi kerajaan" ini telah dipasang di depan Istana Buckhingham. Walau jaman sudah modern tapi agaknya Kerajaan Inggris masih tetap mempertahankan cara tradisional dengan mengumumkan berita kelahiran bayi kerajaan di depan Istana Buckingham.

Laporan kelahiran putra pertama pasangan Duke dan Duchess of Cambridge, gelar kebangsawanan Pangeran William dan Kate Middleton yang menikah di Westminster Abbey tahun 2011 silam ini, ditandatangani oleh Marcus Setchell, ginekolog kerajaan yang memimpin tim kebidanan. Dengan diantar staff kerajaan rumah sakit St. Mary dan dikawal polisi mengantarkan surat laporan kelahiran pewaris ketiga tahta kerajaan ini ke istana. 

Berita kehamilan Kate Middleton secara resmi diumumkan pihak kerajaan pada awal Desember 2012 silam. Meski tidak pernah ada pengumuman resmi kapan bayi kerajaan ini akan lahir, tapi telah berhembus kabar bahwa Kate akan melahirkan bayinya pada pertengahan Juli ini. Sejak awal bulan Juli media bahkan sudah bersiap siaga menanti di depan rumah sakit St. Mary. Seperti yang sudah diketahui publik, Kate memutuskan akan melahirkan bayinya di bangsal Lindo rumah sakit St. Mary ini. Di rumah sakit ini pula, Putri Diana melahirkan William dan Harry. Dan media menanti di depan pintu yang sama seperti ketika William pertama kali diperkenalkan pada dunia tahun 1982 ketika ia dibawa keluar dari rumah sakit itu oleh orang tuanya, Pangeran Charles dan Putri Diana.

Rumah sakit St. Mary sendiri sudah mempersiapkan kedatangan calon pewaris tahta kerajaan Inggris ini. Sejak tanggal 1 Juli, lapangan parkir di bagian depan rumah sakit bahkan sudah dikosongkan, untuk berjaga-jaga bilamana keluarga kerajaan dan keluarga Middleton datang ke sana saat bayi itu lahir.

Ratu Elizabeth, dan suaminya juga Pangeran Charles dan istrinya serta Pangeran Harry mengaku gembira atas kelahiran bayi ini. Pangeran Charles, ayah dari Pangeran William bahkan mengaku bangga dan senang menjadi kakek. 

Ucapan selamat juga berdatangan dari berbagai pihak. Presiden Barrack Obama bahkan juga sudah mengucapkan selamat atas kelahiran putra pertama Pangeran William dan Kate ini. Perdana Menteri Inggris, David Cameron dan pemimpin kubu oposisi, Ed Miliband juga sudah berkicau di twitter mengucapkan selamat atas kelahiran bayi kerajaan ini.

Kelahiran pangeran baru ini juga mengamankan monarki Inggris. Meski Inggris telah merevisi aturan mengenai pewaris tahta dan tak lagi mempermasalahkan jenis kelamin bayi kerajaan yang akan lahir ini, namun beberapa negara persemakmuran dari Inggris Raya sempat mengancam akan memisahkan diri bila pewaris takhta yang akan lahir itu seoran perempuan. Ternyata beberapa negara persemakmuran masih lebih suka bila seorang raja yang memerintah. 

Sebelumnya telah dikabarkan untuk menyambut bayi kerajaan ini, sebuah perusahaan pembuatan koin perak bagi bayi-bayi yang baru lahir seperti tradisi di Inggris telah menyiapkan 2013 koin perak yang akan diberikan secara gratis pada bayi-bayi yang akan lahir di hari yang sama dengan pewaris takhta urutan ketiga itu.

Perhatian publik sekarang mungkin menanti nama yang akan diberikan pada pangeran baru ini. Sebelum kelahirannya, rumah taruhan di Inggris, William Hill, sempat melakukan semacam permainan memberikan nama bagi bayi William dan Kate. Karena saat itu jenis kelamin sang bayi belum diketahui, maka publik memberikan nama bagi laki-laki dan perempuan. Di antara nama-nama yang dipilih, nama George menjadi salah satu nama teravorit yang diberikan bila bayi itu laki-laki. Sementara di deretan nama perempuan, salah satu nama yang menjadi favorit adalah Diana, yang juga merupakan nama dari almarhumah Putri Diana, nenek dari si bayi.

Bayi ini akan berada di garis ketiga takhta kerajaan Inggris di belakang kakek dan ayahnya, Pangeran Charles dan Pangeran William.

Mesir Masih Bergolak

Setelah beberapa pekan bentrokan pasca tergulingnya presiden Mesir, Muhammad Mursi oleh aksi militer pada 3 Juli silam, kini Mesir tengah mencoba menata kembali stabilitas politiknya. Selasa pekan lalu, 16 Juli 2013, perdana menteri sementara Mesir, Hazem el-Beblawy telah membentuk kabinet baru. Namun dalam kabinet baru ini, untuk pertama kalinya Ikhwanul Muslimin tak menempatkan wakilnya karena Ikhwanul Muslimin, kelompok pendukung presiden tersingkir, Muhammad Mursi tak bersedia berkompromi dengan pemerintahan baru yang didukung militer. Ikhwanul Muslimin menolak tawaran rekonsiliasi pemerintah sementara Mesir. Mereka juga menolak untuk ikut menyusun kembali rancangan konstitusi. Adapun dalam kabinet baru ini ada tiga orang wanita yang terpilih menjadi menteri. Ini adalah jumlah menteri wanita terbanyak dalam sejarah kabinet Mesir. 

Seiring dengan itu, presiden sementara Mesir, Adli Mansour telah pula mengeluarkan dekrit pada hari Sabtu (20/7) kemarin dan membentuk sebuah komite yang terdiri atas 10 orang pakar hukum tata negara, anggota mahkamah konstitusi, dan praktisi hukum untuk membahas konstitusi mengenai aturan pemilihan umum parlemen dan presiden. Komite ini diberi waktu 3 hari untuk menyelesaikan proses amandemen konstitusi.

Konstitusi sebelumnya yang dibentuk Mursi pada Desember 2012 pasca jatuhnya rezim Mubarak, dinilai kontroversial dan memicu polemik sepanjang masa pemerintahan Mursi karena konstitusi 2012 ini didominasi kubu Islamis dan memberi Mursi kekuasaan tak terbatas sehingga mendapat tentangan dari kelompok sekular - liberal yang menganggap konstitusi tersebut gagal melindungi kebebasan berekspresi dan agama.

Seperti halnya pembentukan kabinet baru, terhadap komite untuk membentuk konstitusi baru ini pun mendapat tentangan dari kelompok Ikhwanul Muslimin yang sangat mendominasi dalam setiap lini pemerintahan Mursi.

Meski peta politik Mesir pemerintahan transisi Mesir sudah mulai tertata tapi stabilitas politik Mesir masih terus bergejolak. Bentrokan-bentrokan masih terus terjadi walau tak semasif pekan-pekan pertama tergulingnya Mursi.

Massa pendukung Mursi menjanjikan aksi unjuk rasa yang akan terus mereka lakukan sampai kedudukan Mursi sebagai presiden dikembalikan. 

Hari Jum'at (19/7) kemarin, Kementrian Luar Negeri Mesir mencabut paspor diplomatik Mursi. Dalam pernyataannya, Kemenlu menerangkan pencabutan paspor diplomatik Mursi ini dilakukan atas permintaan resmi dari kantor presiden dan dianggap telah sesuai dengan aturan terkait kepemilikan paspor di Mesir.

"Muhammad Mursi tak bisa lagi memiliki paspor diplomatik karena dia sudah kehilangan jabatan presiden," demikian keterangan Kementrian Luar Negeri Mesir.

Selain mencabut paspor diplomatik Mursi, Kemenlu Mesir juga telah mencabut seluruh paspor diplomatik milik keluarga dan para pembantu Mursi.

Pengumuman mengenai pencabutan paspor diplomatik Mursi ini disampaikan bersamaan dengan rencana unjuk rasa besar-besaran yang dilakukan Ikhwanul Muslimin dan pendukungnya untuk menentang penggulingan Mursi dan menuntut pengembalian Mursi ke posisinya sebagai presiden.

Menghadapi unjuk rasa yang terus digelar massa pro Mursi, Presiden sementara Mesir, Adli Mansour dalam pidato politiknya pada Kamis (18/7) menyatakan tekadnya untuk menyatukan dan memulihkan stabilitas keamanan yang telah menjadi programnya sejak ia dilantik pada 4 Juli silam.

"Kami akan bertemur sampai akhir untuk keamanan," tegas Mansour.

Meski begitu, aksi demonstrasi dan bentrokan masih terus terjadi di beberapa tempat di Mesir. Massa pro Mursi yang selama lebih dari dua pekan menduduki Lapangan Raba'a Al Adawiya di sebelah Utara Kairo, mengajak setiap orang Mesir secara bebas termasuk para perempuan untuk keluar menghadapi "kudeta militer berdarah". Massa pro Mursi mengklaim akan terus menggelar unjuk rasa sampai Mursi dikembalikan ke posisinya sebagai presiden.

Sementara massa penentang Mursi berkumpul di Lapangan Tahrir, Kairo. Mereka juga berencana melakukan aksi untuk mendukung langkah militer menggulingkan pemerintahan Ikhwanul Muslimin. Kubu anti Mursi ini menyebut aksi demonstrasi mereka sebagai aksi "rakyat melawan terorisme."

Bentrokan kedua kubu ini terjadi di beberapa tempat hingga Sabtu malam yang menyebabkan beberapa orang tewas dan terluka. 

Tiga orang perempuan tewas pada Jum'at (19/7) dan beberapa orang lainnya terluka ketika pendukung Mursi diserang di Delta Nil di kota Mansura.

Di Mahalla Besar sebelah Utara Kairon bentrokan kedua kubu terjadi pada Sabtu (20/7) malam usai shalat Tarawih dan menyebabkan 4 orang terluka. 

Pada Sabtu malam itu juga dikabarkan sebuah bom meledak di dekat kantor polisi Abu Soweir, sekitar 100 km timur Kairo. Dalam insiden ini tidak ada korban jiwa tapi 4 mobil yang diparkir dekat kantor polisi rusak.

Sementara di Semenanjung Sinai, dikabarkan dua orang prajurit dan seorang polisi tewas akibat serangan kelompok radikal bersenjata ke sebuah kamp militer dekat kota Rafah pada Minggu dini hari. 

Perdana Menteri sementara, Hazem el-Beblawi dalam wawancara pertamanya di televisi pada Sabtu (20/7) sebenarnya telah menyerukan rekonsiliasi terhadap semua pihak dan berharap setiap orang dapat terlibat dalam dialog nasional. 

"Kami tidak dapat membuat sebuah konstitusi jika negara terpecah. Kita harus kembali dalam harmoni," demikian ajakan rekonsiliasi Beblawi pada semua warga Mesir. Harapan yang sebenarnya sangat luhur tapi agaknya sulit terwujud, terlebih bila masing-masing pihak masih lebih suka berpegang pada posisinya. Ikhwanul Muslimin yang merupakan pendukung utama Mursi telah menegaskan tidak akan berdialog sebelum Mursi dikembalikan ke posisinya sebagai presiden. Tapi seperti yang telah diketahui seluruh dunia, hal itu tidak akan terjadi. Kalaupun misalnya Mursi dikembalikan menjadi presiden, pastinya massa anti Mursi tidak akan tinggal diam. Jadi rasanya harmoni yang diharapkan akan tercipta kembali di Mesir masih hanya sebatas harapan.

Menanti Damai di Mesir

Setelah beberapa waktu Mesir terlihat sedikit "tenang", Mesir kembali bergejolak Senin malam waktu setempat atau Selasa dini hari waktu Indonesia. Seusai shalat Tarawih dikabarkan terjadi bentrokan lagi antara polisi dengan demonstran pendukung presiden terguling Mesir, Muhamad Mursi. Tembakan gas air mata dilepaskan polisi untuk membubarkan massa demonstran, pendukung Mursi di Ramses Street, salah satu jalan utama di Kairo. 

Kabarnya sejak siang para demonstran, loyalis Mursi telah memblok Ramses Street dan Jembatan 6 Oktober yang merupakan penghubung dua sisi Sungai Nil. Aksi penutupan jalan ini membuat jengkel warga yang tak bisa melintasinya hingga akhirnya polisi melepaskan gas air mata untuk membubarkan demonstran.

Setelah digulingkannya Mursi dari kursi kepresidenan oleh militer Mesir, kondisi di Mesir memang selalu bergejolak. Sekitar 53 pendukung Mursi bahkan sampai tewas ditembaki militer saat ibadah shalat subuh. Wartawan BBC di Kairo mengatakan, Ikhwanul Muslim mungkin telah menyingkirkan banyak pihak saat berkuasa membuat banyak pihak tak menyukai kelompok ini tapi aksi yang dilakukan militer untuk menyingkirkan seorang presiden yang telah dipilih secara demokratis juga tak disukai. 

Amerika Serikat yang walau sebelumnya dikabarkan tetap berkeras mengirimkan pesawat tempur ke Mesir pun dalam pernyataan politiknya akhirnya mengungkapkan ketidaksetujuannya atas penggulingan Mursi oleh militer dan menilai penggulingan Mursi ini dilatari oleh alasan politik. 

Meski tindakan militer Mesir mendapat banyak kecaman tapi Kerajaan Jordania malah menyambut tergulingnya Mursi dari tampuk kepresidenan. Jordania dikabarkan merasa lega dengan tersingkirnya Mursi dan Ikhwanul Muslimin, kelompok asal Mursi. Bahkan Raja Abdullah II dari Jordania dengan cepat memberi ucapan selamat pada Adli Mansour, Presiden Interim Mesir setelah namanya disebutkan oleh Jenderal Abdul Fattah al-Sisi, menteri pertahanan yang juga mengepalai aksi penggulingan Muhamad Mursi.

Kelegaan Jordania dengan ambruknya rezim Mursi ini dinilai karena kecemasan terhadap kelompok oposisi di negeri tersebut yang dimotori Ikhwanul Muslimin kerap menuntut reformasi pemerintahan. Menurut Oraib Rintawi, Direktur Lembaga Studi Politik Al-Quds di Amman, Jordania menilai bahwa seperti Arab Saudi dan Uni Emirat Arab, rupanya Jordania juga sangat bermasalah dengan Ikhwanul Muslimin.

Sejarah Ikhwanul Muslimin di Jordania berawal pada 1946 dengan mengakui Ikhwanul Muslimin sebagai organisasi amal. Pada 1992 Ikhwanul membentuk organisasi sayap politik, Front Aksi Islam (IAF). Namun IAF tak memiliki wakil di parlemen Jordania karena Ikhwanul Muslimin memboikot pemilu pada Januari lalu.

Kelompok oposisi Islam di Jordania menggelar aksi unjuk rasa setiap pekan sejak 2011 menuntut reformasi politik dan pemberantasan korupsi yang lebih serius.

Sejak revolusi Mesir dengan penggulingan rezim Husni Mubarak dan menyebarkan era demokrasi yang dikenal dengan revolusi "Arab Spring" dengan memberi kemenangan bagi partai-partai politik Islam moderat dalam perebutan kursi parlemen di Mesir hingga Maroko. Tapi kejatuhan rezim Mursi yang hanya seumur jagung ini bersama Ikhwanul Muslimin agaknya membuat partai-partai oposisi Islam jadi goyah. Rakyatpun jadi tak lagi merasa yakin. 

Secercah Harapan Damai

Sementara itu masyarakat Mesir sendiri sangat mengharapkan perdamaian kembali tercipta di negeri mereka. Jum'at pekan lalu, kelompok Kristen dan Muslim Mesir bersatu dengan mengadakan buka puasa bersama pada Jum'at pertama di bulan Ramadhan.

Buka puasa bersama ini digelar di Lapangan Tahrir. Harapan perdamaian yang akan segera tercipta disuarakan oleh Muhammad Abdullah Nasser, ulama yang memberi kotbah dalam ibadah Shalat Jum'at hari itu dengan menyatakan bahwa acara buka puasa bersama hari Jum'at itu ditujukan untuk membawa persatuan kembali bagi rakyat Mesir yang beberapa hari belakangan terpecah belah. Selain itu, acara ini pun diselenggarakan untuk mereka yang tewas karena menuntut keadilan. "Untuk para martir dan demi persatuan nasional," Nasser menegaskan.

Sebagian makanan untuk acara buka puasa bersama itu disediakan pengelola Gereja Qasa El-Dobara yang berada tak jauh dari Lapangan Tahrir. Gereja ini juga pernah menjadi tempat merawat pengunjuk rasa yang terluka saat revolusi penggulingan Husni Mubarak.

Ah, seandainya saja semua pihak mau mengutamakan bahasa cinta dibanding kekerasan. Semoga pula kedamaian bisa segera tercipta seperti yang diharapkan warga Mesir sendiri.

Mesir di Antara Revolusi, Militer, Dan Ikhwanul Muslimin

Mesir merupakan salah satu negara dengan sejarah peradaban tertua di dunia, tapi sayangnya belakangan ini berita mengenai Mesir jauh dari segala kesan beradab.

Sejak tergulingnya Presiden Husni Mubarak tahun 2011 lalu, Mesir senantiasa bergejolak. Runtuhnya rezim Mubarak yang dianggap korup dan terpilihnya Muhammad Mursi sebagai Presiden menggantikan Mubarak, ternyata tak mampu meredam gejolak tapi justru makin membuat Mesir membara.

Revolusi dan militer agaknya merupakan dua kalimat ajaib yang senantiasa mengiringi perjalanan sejarah Mesir modern. Dan di antaranya ada Ikhwanul Muslimin yang juga memiliki peran besar dalam sejarah modern Mesir.

Dimulai pada musim semi 1919 Mesir atas prakarsa Saad Zaghlul, pemimpin gerakan nasionalis yang dikucilkan Inggris di Malta melakukan revolusi pertama yang berhasil mengusir Inggris dan memproklamirkan kemedekaannya pada 22 Januari 1922. Namun Inggris rupanya masih tetap memegang kendali dan menjadikan Mesir sebagai negara boneka. Mesir saat itu masih berupa monarki dengan Raja Farouk sebagai penguasanya.

Raja Farouk yang sewenang-wenang tanpa memikirkan kehidupan rakyatnya dengan gaya hidup mewahnya dan kesukaannya berbelanja ke Eropa makin dibenci rakyat Mesir saat seluruh kota Alexandria, ibukota lama Mesir, mengalami pemadaman lampu usai terjadinya pengeboman oleh tentara Italia pada masa Perang Dunia Kedua, seluruh ruangan di istana Raja Farouk justru terang benderang.

Rakyat Mesir kembali melakukan revolusi pada 1952. Rakyat turun ke jalan-jalan di Kairo dan sejumlah kota lain, kejadian yang dikenal dengan sebutan Black Saturday ini akhirnya berhasil menggulingkan Raja Farouk dari tampuk kekuasaannya lewat aksi kudeta militer pada 23 Juli 1952. Kudeta militer ini diprakarsai oleh sejumlah perwira muda Angkatan Darat dan dipimpin Letkol Gamal Abdul Nasser yang kelak menjadi Presiden Mesir yang paling terkenal. Di bawah kepemimpinan Nasser, Inggris dan Perancis yang menguasai Terusan Suez sampai berang tatkala Nasser menasionalisasi Terusan yang menghubungkan jalur perdagangan antara Asia dan Eropa dan membawa keuntungan besar bagi Mesir itu. Ia juga melakukan megaproyek Bendungan Aswan yang terkenal itu dengan bantuan Soviet.

Militer di masa pemerintahan Gamal Abdul Nasser sangat kuat sehingga menimbulkan kekecewaan di kubu Ikhwanul Muslimin yang sebenarnya bersama-sama militer menumbangkan rezim monarki dan membentuk Mesir menjadi negara republik.

Ikhwanul Muslimin (IM) yang sakit hati atas pengkhianatan militer ini melakukan upaya pembunuhan terhadap Presiden Gamal Abdul Nasser pada 1954 tapi upaya itu gagal yang mengakibatkan posisi militer makin kuat. Salah seorang tokoh IM, Sayid Qutub mati digantung, tindakan represi terhadap IM ini membuat pendukung IM melarikan diri dari Mesir dan tersebar ke berbagai negara teluk.

Kematian Nasser akibat penyakit jantung pada 28 September 1970 mengantarkan Anwar Sadat, yang masih merupakan tokoh militer, menjadi presiden menggantikan Nasser. Di periode ini, Ikhwanul Muslimin kembali berbaikan dengan militer. Untuk mengokohkan posisinya, Sadat meminta bantuan IM memukul loyalis Nasser. Tapi kebersamaan militer dan Ikhwanul Muslimin tak berlangsung lama.

Pada masa pemerintahan Sadat sempat terjadi gejolak demonstrasi akibat dinaikkannya harga roti, makanan pokok rakyat Mesir sehingga memicu terjadinya peristiwa yang dikenal dengan nama Intifada Roti 1977. Untuk mengendalilkan keadaan, militer pun kembali turun tangan.

Keretakan antara militer dengan Ikhwanul Muslimin terjadi setelah Sadat melakukan kunjungan ke Yerusalem pada 1977 dan menandatangi perjanjian damai dengan Israel pada 1979 di Camp David. Tindakan ini dianggap sebagai pengkhianatan oleh Ikhwanul Muslimin. Untuk membalas dendam atas pengkhianatan Sadat ini, pada 1981 seorang aktivis Islam menyusup ke tubuh militer dan membunuh Sadat.

Usai kematian Sadat, tokoh militer lain masih tetap menjadi pilihan sebagai penguasa Mesir dan Husni Mubarak yang terpilih. Sepanjang masa pemerintahan Mubarak sejak 1981-2011 hubungan militer dan Ikhwanul Muslimin tetap bagai api dalam sekam.

Kepemerintahan Mubarak yang dinilai korup membuat demonstrasi kembali terjadi. Ada dua kali dalam masa pemerintahan Mubarak ini, militer melakukan intervensi atas permintaan Mubarak. Yang pertama pada 1986 saat terjadi pemberontakan terhadap Mubarak dan yang kedua adalah pada 25 Januari 2011 saat terjadi demonstrasi besar-besaran. Kewalahan menghadapi demonstrasi massa besar-besaran ini, Mubarak meminta bantuan militer tapi rupanya militer tak sepenuhnya berniat memenuhi permintaan Mubarak karena justru pada akhirnya militer justru membantu para demonstran dengan menumbangkan rezim Mubarak.

Tumbangnya Mubarak dan terpilihnya Muhammad Mursi dari Ikhwanul Muslimin membawa faksi Islam terbesar di Mesir ini akhirnya memegang peranan. Tapi masa pemerintahan Mursi, gejolak demonstrasi tak kunjung padam walaupun Mursi mendapatkan 51, 7% suara yang menjadikan Mursi sebagai Presiden sipil Mesir yang pertama lewat sistem pemilihan yang demokratis. Tapi ternyata pihak oposisi menganggap ada kecurangan. Selain itu oposisi juga tak suka dengan tindakan Mursi yang dianggap terlalu mengistimewakan Ikhwanul Muslimin yang menguasai seluruh segi legislatif hingga menimbulkan ketidakpuasan di pihak oposisi.

Kepemimpinan Mursi makin panas saat ia mengeluarkan dekrit yang memberikan kekuasaan terpusat pada dirinya sendiri pada 22 November 2012 sehingga menimbulkan anggapan Mursi berniat menjadi diktator baru. Akibatnya demonstrasi besar kembali terjadi. Mursi akhirnya mencabut dekrit itu pada 8 Desember 2012 tapi itu pun rupanya bara yang sudah terlanjur ini tak mudah dipadamkan.

Pada ulangtahun pertama pasca revolusi tumbangnya rezim Mubarak, demo besar-besaran terjadi dan kali ini agendanya adalah menggulingkan Muhammad Mursi. Sebuah ironi. Mursi harus tumbang persis seperti yang terjadi pada pendahulunya, Husni Mubarak dalam sebuah aksi kudeta militer.

Kini Mesir usai tumbangnya Mursi pun masih tetap membara. Bentrokan terus terjadi. Ketegangan bahkan makin meningkat sejak Sabtu kemarin usai dikabarkan Mohammed ElBaradei sebagai Perdana Menteri. Keputusan yang langsung ditentang kelompok sayap kanan Mesir karena menganggap ElBaradei terlalu liberal.

ElBaradei adalah peraih nobel perdamaian dan pernah menjabat sebagai ketua Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA). Meski mendapat sorotan di dunia internasional, ElBaradei justru bukan tokoh populis di negerinya sendiri. ElBaradei sendiri ikut serta memimpin oposisi melawan diktator Husni Mubarak.

Kondisi Mesir yang tak kunjung kondusif dikhawatirkan akan menciptakan perang saudara di negeri piramida ini. Sejauh ini kekerasan di Mesir telah menewaskan 36 orang dan 1000 orang dikabarkan terluka.

Bahkan pagi tadi waktu Mesir dikabarkan seorang pemuda tewas setelah dilempar dari menara setinggi 20 kaki oleh kelompok pendukung Mursi. Kesalahannya: ia bersama dua temannya merayakan tersingkirnya Mursi dari kursi kepresidenan. Pemuda berusia 19 tahun bernama Hamada Badr bersama dua temannya ini dikejar kelompok pendukung Mursi hingga terpojok ke menara tersebut. Setelah ketiganya dilempar ke bawah, mereka masih pula dipukuli ketika mereka sudah rebah terbaring di lantai. Badr tewas sementara dua temannya luka-luka.

Selain masalah kekerasan, pelecehan seksual saat aksi demonstrasi pun menjadi catatan buram dalam sejarah Mesir yang masih terus berjuang menegakkan demokrasi sejatinya. Walau menentang intervensi militer yang telah mencederai proses demokrasi tapi opini dunia rupanya tak sepenuhnya menentang bulat-bulat aksi kudeta militer tersebut. Entah kapan Mesir akan berhenti bergolak? Rakyat Mesir sepertinya hanya bisa berharap pada kebesaran jiwa para tokoh nasionalnya baik di kubu militer, oposisi, maupun faksi dari partai-partai Islam pendukung Mursi untuk berbesar jiwa meredam nafsu pribadi mereka akan kekuasaan demi keselamatan rakyat mereka sendiri dan masa depan negeri mereka. Karena politik pada dasarnya adalah seni berkompromi. Kompromi dalam memutuskan antara mengumbar atau menekan nafsu angkara atas kekuasaan dan kedua-duanya memiliki andil besar terhadap kelompok terbesar yang bernama rakyat.