Total Tayangan Laman

Translate

Kamis, 25 April 2013

Mimpi Anak Negeri

Belum lama berselang peringatan Hari Kartini. Perayaan atau lebih tepatnya kenangan akan perjuangan R.A. Kartini terhadap emansipasi kaum perempuan. Saat itu Ibu Kartini menuntut kesetaraan bagi kaum wanita tanah air untuk mengenyam pendidikan seperti anak laki-laki.

Impian Kartini ini mungkin juga merupakan impian jutaan anak perempuan di Indonesia kala itu bahkan di masa kini pun masih banyak anak-anak perempuan yang bermimpi untuk bisa terus sekolah. Hingga kini pun masih banyak anak-anak perempuan yang terpaksa mengubur mimpinya bersekolah karena orang tuanya tak mampu. Tapi belum lama ini ada kisah pilu tentang seorang bocah laki-laki yang terpaksa putus sekolah dan menjadi tulang punggung keluarga dan merawat adik-adiknya seperti yang dialami Tasripin yang kisah pilunya belum lama ini ramai diulas media dan menjadi perbincangan pula di media sosial.

Ada banyak Tasripin-tasripin lain di Indonesia. Kemiskinan masih merupakan faktor utama tingginya angka anak putus sekolah di Indonesia. Tapi ada pula orangtua yang beranggapan bahwa anak perempuan tak perlu lah sekolah tinggi-tinggi, toh suatu hari nanti ia akan menikah. Tak sedikit pula orangtua yang lebih mengutamakan anak lelakinya untuk mendapat pendidikan sementara anak perempuannya hanya cukup sekadar bisa baca tulis saja. Anggapan yang benar-benar menyedihkan. Padahal seperti yang menjadi kegelisahan Kartini, wanita adalah yang paling mula dari pendidikan bagi seorang anak. Sebuah pemikiran yang amat beralasan dan bermakna. Ibulah yang selayaknya pertama kali memberi pendidikan bagi anaknya. Dan bagaimanakah sebuah bangsa bisa maju bila kaum ibunya dipaksa untuk hidup dalam kebodohan?

Masalah perempuan di masa modern ini memang jauh lebih kompleks tak lagi hanya sekadar pendidikan. Ada begitu banyak eksploitasi yang dilakukan terhadap kaum perempuan. Kekerasan dalam rumah tangga, menjadi korban kekerasan seksual bahkan menjadi korban perdagangan manusia (human traficking) merupakan masalah-masalah utama yang masih dihadapi kaum perempuan Indonesia.

Kompleksitas ini pulalah mungkin yang menjadi dasar dari aturan pemilu baru tentang kuota 30 % calon legislatif perempuan bagi tiap-tiap partai.

Aturan yang sebenarnya sangat bagus dan layak diapresiasi tapi partai-partai mengeluhkan sulitnya memenuhi kuota ini. Apa pasal?

Ada salah satu petinggi partai yang mengeluh bahwa perempuan di Indonesia kebanyakan lebih suka berdandan daripada berpolitik. Menyedihkan? Amat sangat menyedihkan memang. Padahal ada begitu banyak wanita Indonesia masa kini yang tak kalah hebat dengan kaum pria. Ada banyak profesi yang semula hanya lekat dengan kultur patriarki tapi kini sudah bisa dimasuki oleh kaum Hawa.

Lalu bagaimana bisa muncul pernyataan ini? Pernyataan ini bila ditilik lebih dalam mungkin memang ada benarnya. Wanita memang ditakdirkan untuk tampil cantik dan ada banyak anggota dewan yang memang cantik rupawan apalagi banyak kan anggota dewan yang berangkat dari dunia keartisan. Tanpa bermaksud menghakimi, memukul rata, atau apapun istilahnya. Tapi rasanya memang memuakkan melihat politisi-politisi cantik ini dengan penampilan bling-bling-nya, dandanan menor, tas dan gaun mewah yang harum semerbak dari sebotol parfum terkenal yang harganya bisa untuk menyekolahkan entah berapa puluh anak, dan kaki jenjangnya yang dibungkus high heels model mutakhir yang harganya bisa memberi makan entah berapa anak, hilir mudik di ruang dewan seolah tengah melenggok di atas catwalk, tapi tak pernah mencoba turun ke daerah kumuh konstituennya yang telah mengantarkannya ke kuil utama bernama gedung Dewan Perwakilan Rakyat.

Sebagai seorang perempuan tentunya aku sangat setuju dengan kuota 30 % keterlibatan kaum perempuan di dewan dengan harapan masalah-masalah yang dihadapi kaum perempuan Indonesia bisa diminimalisir atau bahkan tak ada lagi ketimpangan dan ketidakadilan terjadi terhadap kaum perempuan. Tapi tentunya bukan berarti kuota 30 % itu lantas membuat partai sembarang saja menempatkan calonnya hanya untuk memenuhi kuota tersebut.

Menyedihkan memang melihat minimnya politisi wanita yang setangguh kaum pria menyuarakan aspirasinya bukan hanya demi kemajuan kaum perempuan tapi untuk kejayaan negeri ini sepenuhnya. Rindu sebenarnya hati ini melihat anggota dewan yang bukan hanya sekadar mahir memoles diri, memoles kata, memoles rupa demi tampil cantik di depan kamera. Bila boleh memilih, aku lebih suka anggota dewan yang walau buruk rupa tapi memiliki keluhuran hati, budi, dan pikiran, berjuang sepenuh hati dan jiwanya demi kemajuan setiap anak bangsanya. Anggota dewan yang walaupun tubuhnya tak harum semerbak disemprot parfum terkenal tapi lebih rela keluar masuk kampung kumuh nan becek demi sepenuhnya memahami masalah rakyat daripada yang rapi necis dan lebih suka wara-wiri naik pesawat ke luar negeri pelesiran dengan uang rakyat tapi mengatasnamakannya demi kepentingan rakyat!

Terpenuhi atau tidaknya kuota 30 % itu, bagiku seharusnya setiap partai benar-benar serius dalam menjaring calon legislatif yang akan diajukannya. Untuk apa demi memenuhi kuota itu lantas tanpa mempertimbangkan kompetensi dan hanya sekadar mendulang suara lantas asal memasang figur beken yang memang biasa wara wiri di televisi seolah tengah memilih kontestan dalam ajang penghargaan figur terfavorit pilihan rakyat. Setiap orang memang memiliki hak untuk berpolitik. Tak ada yang salah dengan artis berpolitik tapi lalu tidakkah rakyat juga memiliki hak untuk mendapatkan calon wakilnya yang benar-benar kompeten dalam memberdayakannya dan bukan sekadar figur tenar yang biasa tampil di layar kaca. Bukankah nasib rakyatlah yang dipertaruhkan di sini?

Seorang politisi sebuah partai besar dan berkuasa di sebuah negara di Amerika Tengah pernah menyentil anggota partainya yang setelah menjadi partai berkuasa lantas lupa esensi dari politik.

Dunia politik memang identik seperti yang digariskan dalam teori Machiavelli tapi politisi negara di Amerika Tengah itu menyatakan bahwa politisi sejati adalah yang lebih suka berpanas-panas bersama rakyat mendengarkan aspirasi konstituennya daripada duduk nyaman dalam kantor ber-AC dan lebih menikmati bau tak sedap para buruh pabrik yang telah menempatkan mereka di jajaran terhormat kursi dewan rakyat. Lantas bagaimana dengan politisi Indonesia? Rupa Indonesia di mata dunia Internasional bukanlah tergambar dari kecantikan rupawan anggota dewannya tapi melalui kesejahteraan rakyatnya yang dilukiskan oleh anggota dewannya yang terhormat.

Tidak ada komentar: